WIDIANTO, DHONI (2023) COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BERINDIKASI KORUPSI DI PROVINSI JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (985kB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (985kB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (787kB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	Text bab VI.pdf - Submitted Version Download (87kB)
	Text dafpus.pdf - Submitted Version Download (229kB)

Abstract

Kolaborasi penanganan aduan masyarakat berindikasi korupsi di Provinsi
Jawa Tengah berdasarkan Pasal 385 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, namun
dalam pelaksanaan kolaborasi antara APIP dan APH tidak berjalan efektif. Tujuan
penelitian untuk mengeksplorasi proses dan faktor-faktor penghambat
collaborative governance dengan teori dimensi kolaborasi yaitu dimensi
kelembagan, dimensi nilai, dan dimensi proses. Metode penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif. Lokus penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.
Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari
narasumber APIP dan APH, Itjen Kemendagri, LSM dan masyarakat pelapor.
Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan.
Penelitian menemukan aspek dimensi kelembagaan diperlukan aktor lain seperti
Itjen kemendagri dan LSM/masyarakat pelapor selain APIP dan APH. Aspek
dimensi nilai menyimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi belum menerapkan
nilai kompromi, nilai komitmen, nilai saling percaya dan nilai transparansi.
Ditemukan pula nilai independensi yang harus diterapkan dalam proses kolaborasi.
Aspek dimensi proses menemukan bahwa proses kolaborasi seperti tidak ada dialog
tatap muka dengan para stakeholders untuk pengambilan keputusan bersama,
komitmen untuk berproses dan saling percaya belum optimal, dan kurangnya
berbagi pemahaman serta tidak adanya peran kepemimpinan fasilitatif. Terdapat 10
faktor penghambat kolaborasi yang dikategorikan menjadi 2 (dua) aspek yaitu
aspek Lingkungan Organisasi dan Aspek Proses Kolaboratif. Penelitian
merekomendasikan usulan model kolaborasi dengan penerapan nilai-nilai
kolaborasi.
Kata kunci: Pengaduan masyarakat, korupsi, collaborative governance, komitmen

Actions (login required)

View Item