Pranoto, Medina Lutfiani (2024) Penguatan Good Governance Melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus DPRD Kota Tangerang Selatan. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (293kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (447kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (35kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (37kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (670kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Penguatan Good Governance Melalui Pengadaan Barang dan
Jasa yang dapat mempermudah pelayanan bertransaksi dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang berbasis elektronik. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik
korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa publik. Pada Peraturan Presiden pada
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah E-Katalog pada dasarnya
merupakan sebuah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Inpres, dengan menindih
percepatan membuka sistem E-Procurement dan penerapan E-Purchasing yang berbasis EKatalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dalam penggunaan E-Katalog
tersebut sudah efektik untuk mendorong transparansi barang dan jasa (Organisasi, Interpretasi,
Aplikasi) dan manfaat yang diberikan dalam penggunaan E- Katalog tersebut. Penelitian ini
menggunakan indikator (Organisasi, Interpretasi dan Value) dalam kebijakan Charles O. Jones
pada penerapan kebijakan yang paling penting. Adapun motode penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-Katalog di DPRD Kota
Tangerang Selatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa. E- Katalog memberikan akses yang lebih
terbuka terhadap informasi terkait produk, harga, dan penyedia jasa, sehingga memungkinkan
adanya pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi ini
menjadi pilar penting dalam mewujudkan good governance, Selain itu, penggunaan E-Katalog
juga membawa efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. kendala yang masih dihadapi dalam
implementasi E- Katalog tersebut ialah aspek teknis dan operasional, seperti kurangnya
pemahaman teknis di kalangan staf DPRD dan pelatihan yang kurang memadai. Hal ini
menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara optimal.
Kata Kunci; E-Katalog, E-Procurement, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
155. Ilmu Pemerintahan 2024

Actions (login required)

View Item