Angeline, Sofie Meyra (2024) PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text 2. BAB I.pdf - Submitted Version Download (240kB)
	Text 3. BAB II.pdf - Submitted Version Download (760kB)
	Text 4. BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 5. BAB IV.pdf - Submitted Version Download (60kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (181kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (397kB)

Abstract

Prinsip Good governance dalam pengambilan keputusan dengan berfokus
terhadap layanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota
Semarang, hal ini partisipasi masyarakat/swasta juga penting selain yang
dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis (1) bagaimana Dishub
mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan (2) apa faktor penghambat
dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di layanan uji kelayakan
kendaraan bermotor. Dengan teori UNDP (dalam Sedarmayanti, 2004),
berdasarkan indikator akuntabilitas (pemerintah), transparansi (pemerintah),
keterbukaan (masyarakat), dan aturan hukum (masyarakat). Metode penelitian yaitu
metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,
serta studi kepustakaan dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yaitu
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian perwujudan prinsip good governance dalam pelayanan uji
kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang masih belum
optimal. Dapat dilihat: 1) akuntabilitas masih ditemukan kekurangan yakni dalam
pengujian yang ruwet dan tidak adanya pendaftaran online bagi pengguna baru,
serta hasil uji dapat memakan waktu lama karena sistem galat; 2) transparansi,
kurangnya informasi untuk khalayak umum sehingga pengguna kurang mengetahui
persyaratan dan prosedur; 3) keterbukaan, sarana pengaduan kurang terawat; Dan
4) aturan hukum, masih banyak masyarakat terlambat dan dapat membuka peluang
percaloan.
Diharapkan Dinas Perhubungan dapat memperbaiki kekurangan dan
mengevaluasinya, bisa dengan mengembangkan sistem, meningkatkan
infrastruktur teknologi, merawat sarana pengaduan, penguatan pengawasan, dan
menyederhanakan prosedur.
Kata kunci: Prinsip Good Governance, Pelayanan Publik, Perwujudan

Actions (login required)

View Item