SUNARKO, AUDRI LARISSA and Turisno, Bambang Eko and Prananda, Rahandy Rizki (2024) Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketanya Masih Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg). _82 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Audri Larissa Sunarko-cover.pdf Download (408kB)
	Text Audri Larissa Sunarko-abstrak.pdf Download (133kB)
	Text Audri Larissa Sunarko-bab 1.pdf Download (259kB)
	Text Audri Larissa Sunarko-bab 2.pdf Download (255kB)
	Text Audri Larissa Sunarko-bab 3.pdf Download (413kB)
	Text Audri Larissa Sunarko-bab 4.pdf Download (94kB)
	Text Audri Larissa Sunarko-dapus.pdf Download (6MB)

Abstract

Pembagian harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul ketika perkawinan bubar karena perceraian. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika pasangan yang telah bercerai memiliki utang bersama terhadap kreditur dan beberapa objek sengketa masih dibebani hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan
pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pembagian harta bersama yang sebagian sengketanya masih dibebani hak tanggungan menurut Putusan PN Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Kemudian hasil penelitian diperoleh dari pengolahan data sekunder dan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, yakni UU Perkawinan, KHI, dan KUHPerdata telah mengatur mengenai pembagian harta dan utang bersama, yakni sebesar 50%:50% kepada Penggugat dan Tergugat. Namun, peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini menggambarkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengambil langkah yang berbeda dengan tetap mengadili gugatan pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan, sekalipun terdapat SEMA 03 Tahun 2018 yang mengatur bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima, serta terdapat pandangan ahli yang menitikberatkan pentingnya dilakukan pelunasan utang sebelum pembagian harta bersama.
Kata Kunci: Perkawinan; Harta Bersama; Perceraian; Pembagian Harta Bersama; Utang Bersama; Hak Tanggungan.

Actions (login required)

View Item