NABIL, SALSABILA MUFIDAH and Suharto, R. Suharto and Prasetyo, Agung Basuki (2024) KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM SISTEM PENJUALAN PRAPROYEK APARTEMEN MEIKARTA. _74 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salsabila Mufidah Nabil_cover.pdf Download (798kB)
	Text Salsabila Mufidah Nabil_abstrak.pdf Download (136kB)
	Text Salsabila Mufidah Nabil_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Salsabila Mufidah Nabil_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Salsabila Mufidah Nabil_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text Salsabila Mufidah Nabil_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text Salsabila Mufidah Nabil_dapus.pdf Download (138kB)

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia terhadap tempat tinggal di Indonesia secara yuridis ditegakkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas tempat tinggal layak melalui konsep pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama dalam gedung bertingkat. Pada praktiknya, dalam jual beli rumah susun/apartemen menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan meskipun pada saat penandatanganannya belum ada peralihan hak atas tanah karena harus melalui Akta Jual Beli (AJB). Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan PPJB dalam jual beli unit Apartemen Meikarta dengan sistem pre project selling, serta untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli unit Apartemen Meikarta jika terjadi kegagalan dalam pembangunan proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan atau dokumen, dan menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pre project selling sebenarnya sah secara hukum sebagai kesepakatan yang mengikat bagi para pihak, tetapi sering kali pengembang melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi seperti halnya Meikarta. PPJB yang dilakukan antara Meikarta dengan konsumen belum memenuhi syarat yang diatur sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Pre project selling juga berpotensi menimbulkan masalah hukum ketika tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu melakukan gugatan melalui Pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata kunci: PPJB, Rumah Susun, Meikarta, Pre Project Selling.

Actions (login required)

View Item