MAHARANI, FEBIANTI AYU and Marjo, Marjo and Putrijanti, Aju (2024) UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA. _35 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Febianti Ayu Maharani_cover.pdf Download (541kB)
	Text Febianti Ayu Maharani_abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Febianti Ayu Maharani_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text Febianti Ayu Maharani_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text Febianti Ayu Maharani_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text Febianti Ayu Maharani_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text Febianti Ayu Maharani_dapus.pdf Download (871kB)

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga non-litigasi diharapkan menjadi solusi penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, mudah, dan murah. Putusan BPSK yang diterima oleh kedua belah pihak merupakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan BPSK sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri tempat konsumen berdomisili dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan BPSK tersebut diterima. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK, mengetahui pemeriksaan perkara terhadap upaya hukum keberatan putusan BPSK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengetahui hambatan yang timbul dalam pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini akan mengetahui prosedur pengajuan permohonan keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri sesuai dengan persyaratan pengajuan dalam Perma No. 1 Tahun 2006 dan pendaftaran perkara keberatan terhadap putusan BPSK dapat dilakukan melalui aplikasi e-Court dari Mahkamah Agung. Proses pemeriksaan keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri yang prosedurnya dibatasi dengan waktu yaitu 21 (dua puluh satu) hari sudah harus diputus oleh majelis hakim, agenda persidangannya tidak serumit sidang perkara perdata karena pemeriksaan permohonan keberatan terhadap putusan BPSK sangat sederhana hanya berdasar pada putusan BPSK dan berkas perkara. Terakhir analisa mengenai hambatan terhadap keberatan terhadap putusan BPSK hambatan-hambatan yang muncul berasal dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang berasal dari faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari ketentuan Perma No. 1 Tahun 2006 dan berasal dari dalam pengadilan itu sendiri. Adapun hambatan dari faktor eksternal yang berasal dari luar pengadilan dan biasanya bersumber dari para pihak yang berperkara.
Kata Kunci: Upaya Hukum, Keberatan, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item