TOBING, STEPHANIE RACHEL J. L. and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN CLASS ACTION DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _37 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Stephanie Rachel J L Tobing_cover.pdf Download (611kB)
	Text Stephanie Rachel J L Tobing_abstrak.pdf Download (186kB)
	Text Stephanie Rachel J L Tobing_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text Stephanie Rachel J L Tobing_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Stephanie Rachel J L Tobing_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text Stephanie Rachel J L Tobing_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Stephanie Rachel J L Tobing_dapus.pdf Download (249kB)

Abstract

Berdasarkan pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam berbagai kepentingan untuk diri sendiri maupun sebagai perwakilan dalam kelompok yang berjumlah banyak. Pasal 10 Perma Gugatan
Perwakilan Kelompok menegaskan bahwa Perma tersebut terikat dengan pengaturan hukum acara yang berlaku pada lingkup Pengadilan Negeri. Saat ini dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, belum ada peraturan yang konkrit yang mengatur gugatan perwakilan kelompok. Untuk itu pada penulisan hukum ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu: 1) Kompetensi PTUN dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok dan 2) Pelaksanaan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok di PTUN. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, gugatan perwakilan kelompok yang ditujukan kepada Peratun mengikuti pedoman atau ketentuan yang terdapat pada Perma Gugatan Perwakilan Kelompok dengan syarat pengajuan gugatan tidak didasarkan pada adanya kerugian tetapi sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU Peratun adalah terdapat kepentingan. Dua putusan yang telah dipilih penulis, yaitu 1) Putusan Nomor 29/G/2011/PTUN-JKT, merupakan gugatan perwakilan kelompok dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan 2) Putusan Nomor 41/G/2012/PTUN-MDN, dimana Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan perwakilan kelompok pada prinsipnya dapat dilakukan di PTUN, sepanjang dapat memenuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam Perma Gugatan Perwakilan Kelompok serta memenuhi segala mengikuti tata cara yang disyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Peradilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item