Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS PENUMPANG GAGAL TERBANG AKIBAT DARI KESALAHAN DATA BLACK LIST MASKAPAI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 975/K/PDT/2019). _ 87 Dagang 2024

DALIMUNTHE, KATYA NAMORA and Njatrijani, Rinitami and Irawati, Irawati (2024) ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS PENUMPANG GAGAL TERBANG AKIBAT DARI KESALAHAN DATA BLACK LIST MASKAPAI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 975/K/PDT/2019). _ 87 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - cover.pdf

Download (924kB)
[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - abstrak.pdf

Download (7kB)
[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (139kB)
[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (175kB)
[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (253kB)
[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (13kB)
[img] Text
Katya Namora Dalimunthe - dapus.pdf

Download (142kB)

Abstract

Perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip paling penting dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu tujuan hukum perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dengan mengatur tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha jika kegiatan usahanya tersebut menimbulkan kerugian bagi
konsumen. Melalui penelitian ini, dilakukan tinjauan yuridis normatif mengenai pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan jika terdapat penumpang gagal terbang akibat kesalahan data black list maskapai dan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Pdt/2019. Perolehan data didapatkan dari studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban maskapai penerbangan diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Perhubungan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 195/K/Pdt/2019 ini adalah karena Majelis Hakim melihat kejelasan gugatan perbuatan melawan hukum dari para pemohon kasasi dan dapat dibuktikan.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengangkutan Udara,
Pertanggungjawaban Perdata

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Konsumen, Pengangkutan Udara, Pertanggungjawaban Perdata
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 07 Jun 2024 08:51
Last Modified: 07 Jun 2024 09:06
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/23099

Actions (login required)

View Item View Item