Search for collections on Undip Repository

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI KEDUA ATAS TANAH PERUMAHAN “KPR” SECARA DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Desa Sikapat Kabupaten Banyumas). _057 Perdata 2024

APRIANDRA, DYVA SANTYA and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI KEDUA ATAS TANAH PERUMAHAN “KPR” SECARA DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Desa Sikapat Kabupaten Banyumas). _057 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_cover.pdf

Download (537kB)
[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_abstrak.pdf

Download (61kB)
[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (298kB)
[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (277kB)
[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (420kB)
[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (65kB)
[img] Text
DYVA SANTYA APRIANDRA_dapus.pdf

Download (244kB)

Abstract

Tanah perumahan yang diperoleh melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dapat dialihkan kepemilikannya melalui alih debitor dengan melibatkan bank dan PPAT. Praktiknya di masyarakat sering terjadi jual beli rumah KPR secara dibawah tangan. Seperti yang terjadi di Desa Sikapat Kabupaten Banyumas. Tri Agung sebagai debitor KPR-BTN menjual rumah KPR kepada Sutarso dan oleh Sutarso dijual kembali kepada Santi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pembeli kedua atas tanah perumahan KPR secara di bawah tangan di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diolah serta dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum bagi pembeli tanah perumahan KPR secara dibawah tangan adalah jual beli sah namun pembeli tidak dapat mengambil sertipikat di BTN karena yang tercatat di BTN adalah debitor sehingga pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan dapat diperoleh melalui
upaya hukum non litigasi berupa pembeli dengan debitor membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan litigasi berupa pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas.
Kata kunci: perlindungan hukum, jual beli, KPR, dibawah tangan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum, jual beli, KPR, dibawah tangan
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 14 May 2024 06:34
Last Modified: 14 May 2024 06:34
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22794

Actions (login required)

View Item View Item