KINANTI, NAWANG SEKAR and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2024) UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PETAMBAK GARAM DALAM MENANGGULANGI PENINGKATAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN. _019 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nawang Sekar Kinanti_cover.pdf Download (575kB)
	Text Nawang Sekar Kinanti_abstrak.pdf Download (214kB)
	Text Nawang Sekar Kinanti_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text Nawang Sekar Kinanti_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text Nawang Sekar Kinanti_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB)
	Text Nawang Sekar Kinanti_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Nawang Sekar Kinanti_dapus.pdf Download (462kB)

Abstract

Impor garam masih menjadi pilihan dari tahun ke tahun, kegiatan
impor menyebabkan stok garam nasional menjadi menumpuk, anjloknya harga garam, hingga penurunan taraf kesejahteraan bagi para petambak garam. Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah sentra penghasil garam di Indonesia, dengan penduduk di wilayah pesisir sebagian besar bekerja sebagai petambak garam. Karenanya petambak garam ini perlu mendapat perlindungan dalam menjalankan usahanya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan bagi petambak garam di Kabupaten Pati di tengah maraknya impor
komoditas pergaraman? Serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi petambak garam?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis
empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan
perlindungan bagi petambak garam di Kabupaten Pati, Pemerintah
Kabupaten Pati berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Bentuk perlindungan yang diberikan diantaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana usaha pergaraman, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko usaha pergaraman, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas pergaraman, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas dan bantuan hukum. Adapun
kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam
meningkatkan kesejahteraan petambak garam yaitu belum adanya harga eceran tertinggi untuk garam serta belum adanya peraturan daerah Kabupaten Pati yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
Disisi lain, walaupun belum ada aturan yang mengatur tentang
perlindungan dan pemberdayaan petambak garam di Kabupaten Pati, namun secara aktual di lapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah berusaha untuk memberikan perlindungan bagi petambak dan berupaya untuk segera membentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam di Kabupaten Pati.
Kata Kunci : Perlindungan, Petambak Garam, Impor Garam, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati

Actions (login required)

View Item