NUGROHO, AGUNG and Santoso, Budi and Triyono, Triyono (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI INDEPENDEN DALAM KERJA SAMA PENDISTRIBUSIAN KARYA MUSIK PADA DIGITAL STREAMING PLATFORM MELALUI AGGREGATOR. _060 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AGUNG NUGROHO_cover.pdf Download (443kB)
	Text AGUNG NUGROHO_abstrak.pdf Download (208kB)
	Text AGUNG NUGROHO_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text AGUNG NUGROHO_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text AGUNG NUGROHO_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text AGUNG NUGROHO_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text AGUNG NUGROHO_dapus.pdf Download (225kB)

Abstract

Gerakan “musisi independen” saat ini sangat populer dilakukan dalam industri musik dunia. Musisi independen menjalankan industri musik secara mandiri tanpa melibatkan label rekaman besar (major label). Musisi independen menjual karyanya secara digital melalui digital streaming platform (DSP) dengan bantuan aggregator musik sebagai pihak yang melakukan pendistribusian karya. Sebagai pemilik hak cipta, musisi independen harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan objek penelitian secara sistematis. Dalam hal ini penulis menggambarkan hubungan hukum antara aggregator musik dan musisi independen dalam kegiatan kerja sama pendistribusian karya musik pada DSP dan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif kepada musisi independen dalam kegiatan kerja sama tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara musisi independen dan aggregator adalah hubungan perikatan melalui perjanjian lisensi. Negara memberikan perlindungan hukum preventif terhadap musisi independen melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mengatur pencatatan ciptaan dan lisensi. Selain itu, perlindungan hukum represif juga diberikan melalui penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Namun, perlindungan hukum tersebut belum dengan efektif melindungi hak ekonomi musisi independen yang melakukan komersialisasi karya pada DSP karena UUHC dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik belum dapat menjangkau dan mengakomodir industri musik dalam ranah digital khususnya DSP. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum dapat menetapkan tarif royalti kepada DSP melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sehingga musisi independen tidak mendapatkan besaran royalti yang layak. Dengan demikian maka diperlukan pembaharuan terhadap instrumen hukum yang ada.
Kata Kunci: Perlindungan, Musisi, Musik, Aggregator.

Actions (login required)

View Item