HASAN, MUHAMMAD FATI FIKRI and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2024) IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERKARA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN DALAM ASPEK MANAJEMEN PERADILAN. _002 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - cover.pdf Download (550kB)
	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text Muhammmad Fati Fikri Hasan - dapus.pdf Download (136kB)

Abstract

Manajemen peradilan merupakan suatu upaya untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem peradilan dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagai tujuan utamanya. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai aspek sistem peradilan, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi. Tujuan utama dari manajemen peradilan adalah memastikan penyediaan keadilan yang cepat, adil, dan transparan bagi masyarakat. Di era saat ini, teknologi informasi telah merasuk ke berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta sebagai alat penting dalam penyediaan layanan publik, diseminasi informasi, pengelolaan bisnis, dan banyak lagi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, yang bersumber dari era reformasi di Indonesia, menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Salah satu tuntutannya adalah pembangunan sistem informasi dan dokumentasi yang efisien oleh setiap Badan Publik untuk memudahkan akses informasi. Hal ini juga relevan dalam konteks peradilan, di mana transparansi meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi teknologi informasi dalam manajemen peradilan, dengan fokus pada Pengadilan Negeri Ungaran. Implikasinya adalah pentingnya persiapan yang serius dalam menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Publik, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan.
Kata Kunci : Manajemen Peradilan, Teknologi Informasi, Layanan Publik.

Actions (login required)

View Item