PERMANA, ALVIANDO and Saptono, Hendro and Njatrijani, Rinitami (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERKERETAAPIAN DI INDONESIA_199 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alviando Permana_cover.pdf Download (476kB)
	Text Alviando Permana_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Alviando Permana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text Alviando Permana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text Alviando Permana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Alviando Permana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text Alviando Permana_dapus.pdf Download (12kB)

Abstract

Perizinan berusaha dalam sektor perkeretaapian dihadapkan dengan proses kompleks dan hyperregulation yang menghambat kegiatan usaha. Penelitian ini disusun dengan mengkaji permasalahan pengaturan hukum terkait perizinan dan sanksi hukum yang dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder, dan metode studi kepustakaan secara deskriptif kualitatif. Pengangkutan merupakan perbuatan hukum mobilisasi orang dan/atau barang yang memerlukan perizinan untuk menyelenggarakannya. Perizinan sendiri merupakan suatu instrumen kebijakan mengatur kegiatan berpotensi mengganggu kepentingan umum. Sementara penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian berarti segala proses menyelenggarakan kereta api. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perizinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan terdapat perubahan pengaturan yaitu seperti perubahan pendekatan regulasi, mekanisme perizinan, sinkronisasi Kode Klasifikasi Baku Usaha. Sementara sanksi hukum dapat dikualifikasikan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana di mana dalam sanksi administratif tidak terdapat perubahan sementara pada sanksi pidana terdapat penambahan syarat adanya akibat yang ditimbulkan dan peningkatan besaran denda. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan perubahan regulasi belum dapat mengubah kondisi kemudahan berusaha dalam sektor perkeretaapian. Sanksi dapat dikualifikasi menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana di mana kemudahan Perizinan Berusaha berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran serta memiliki benturan kepentingan dengan Badan Usaha dan masyarakat di mana semakin sulit perizinan mengakibatkan maraknya pelanggaran regulasi dan semakin mudah dan cepat perizinan maka semakin rendah angka pelanggaran.

Actions (login required)

View Item