PARLINGGOMAN, BRYAN ELIEZER and Soemarmi, Amiek and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) FUNGSI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA. _087 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Bryan Eliezer_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text Bryan Eliezer_abstrak.pdf Download (50kB)
	Text Bryan Eliezer_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text Bryan Eliezer_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text Bryan Eliezer_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Gabriel Rhema_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)
	Text Bryan Eliezer_dapus.pdf Download (179kB)

Abstract

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga
Pemerintah yang dibentuk menjalani tugas dalam pengawasan bidang obat dan makanan. Obat dan makanan merupakan hal yang dasar dari kehidupan makhluk hidup, untuk itu penting bagi negara dalam menjamin kebutuhan tersebut. Dasar hukum pembentukan lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada keberjalanan lembaga ini dalam melaksanakan kedudukan tugas, fungsi dan wewenangnya terdapat beberapa faktor masalah dan hambatan yang terjadi. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai kedudukan badan tersebut sebagai lembaga pemerintah non kementerian dan bentuk pengawasan termasuk di dalamnya membahas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 sebagai perubahan
kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kedudukan BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam mengawasi bidang obat dan makanan memiliki bentuk pengawasan termasuk di dalamnya tugas, fungsi dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembagian bentuk pengawasan BPOM terdapat dua mekanisme yaitu pre market dan post market atau dengan istilah pengawasan sebelum edar dan setelah edar obat dan makanan.
Kata Kunci: Kedudukan; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Actions (login required)

View Item