Widowati, Ismailia Sisca (2023) PENERAPAN PROSEDUR PEMBUATAN E-KTP BERDASAR PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2019 (Studi Laman Gratis Kabeh di Kecamatan Cilongok, Banyumas) 111publik2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Download (622kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (535kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (162kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (261kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Jumlah penduduk belum rekam E-KTP di Cilongok menunjukan angka tertinggi di
Kabupaten Banyumas pada tahun 2020-2022 menjadi latar belakang dalam penelitian
ini. Pembuatan E-KTP secara daring diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2019.
Kabupaten Banyumas menerapkan layanan adminduk daring melalui laman bernama
Gratis Kabeh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prosedur
pembuatan E-KTP berdasar Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Laman Gratis
Kabeh di Kecamatan Cilongok, Banyumas) dan faktor yang mendukung atau
menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan
teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward
III. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur pembuatan E-KTP melalui Laman Gratis
Kabeh di Kecamatan Cilongok sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan pada
Permendagri No. 7 Tahun 2019 yakni mencantumkan tahapan pengisian dan
persetujuan persyaratan formulir, pengiriman dan penyimpanan formulir, verifikasi
Dindukcapil Banyumas, pemberitahuan kemajuan serta tahapan penyerahan dokumen.
Artinya pada laman Gratis Kabeh belum dilengkapi dengan tahapan pendaftaran akun
dan pembubuhan tandatangan elektronik. Selanjutnya pada variabel pendukung adalah
komunikasi sudah dilakukan aktif melalui sosialisasi maupun penyebaran informasi;
sumberdaya dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas lengkap; disposisi tidak ada
penolakan baik dari implementor maupun sasaran kebijakan; struktur kebijakan
dimana pembagian tanggungjawab sudah terdistribusi dan terdapat koordinasi yang
baik antara pelaksana kebijakan. Tidak adanya aturan minimal pendidikan pengelola
laman dan belum tersedianya SOP penggunaan laman menjadi faktor penghambat
suksesnya implementasi. Penyusunan buku pedoman, video, program khusus yang
berfungsi sebagai pengganti SOP dan pengadaan pelatihan berkala pada admin desa
merupakan saran yang peneliti ajukan pada penelitian ini.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-KTP, Gratis Kabeh

Actions (login required)

View Item