APRILIA, NUR RIFA (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PPTK) SEMARANG TIMUR. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (650kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (995kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (445kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Angka kekerasan anak di Kecamatan Semarang Timur menunjukan angka tertinggi di Kota Semarang dari tahun 2018-2021 menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur sebagai lembaga yang melaksanakan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan melihat faktor penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan di lapangan terkait kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timurmasih belum optimal dikarenakan masih ditemukannya hambatan di berbagai variabel seperti pada variabel komunikasi masih saja terdapat beberapa personil yang belum aktif dan hal ini disebabkan karena kesadaran yang kurang maupun karena mutasi tugas dan tidak ada arahan dari nol kepada petugas baru. Selanjutnya pada variabel sumberdaya yaitu ketersediaan fulltimer yang masih kurang, sumberdaya anggaran untuk operasional fulltimer dalam penanganan kasus yang masih terbatas, serta lamanya proses pencairan dana dan sarpras yang kurang, pada variabel disposisi yaitu belum adanya intensif untuk pelaksana, dan untuk variabel struktur birokrasi yaitu belum diperbaharuinya SOP Pusat Pelayanaan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan penyebaran tanggungjawab belum maksimal. Saran yang diberikan peneliti yaitu perlu diberikannya pembekalan bagi pengurus baru, penambahan personil, biaya operasional, serta sarpras, penganggaran intensif, dan pembaharuan SOP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, PPTK Semarang Timur

Actions (login required)

View Item