Priyonggo, Andy and Warsono, Hardi and Kismartini, Kismartini (2023) Evaluasi Dampak Perubahan Kebijakan Pelayanan Perizinan Tambang di Jawa Tengah. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text Daftar Pusaka.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan kebijakan pelayanan perizinan tambang di Jawa Tengah. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempermudah proses pengurusan izin, menarik investor baru, memfasilitasi eksplorasi tambang, mengurangi tumpang tindih peraturan, serta menangani permasalahan terkait dampak pertambangan terhadap lingkungan. Maka, dalam rangka peningkatan pelayanan pada tahun 2020, Pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 3, mengubah Undang-Undang No. 4 tahun 2009, mengatur kewenangan pemerintah pusat untuk menerbitkan izin yang sebelumnya diperuntukkan bagi pemerintah negara bagian berdasarkan Pasal 173C. Mekanisme permohonan diubah dari manual menjadi elektronik, yang mengharuskan pemohon menggunakan aplikasi online satu kali (OSS) saat mengajukan izin.
Dengan melihat konsep yang disampaikan Anderson (1979) bahwa evaluasi kebijakan berfokus pada memperkirakan, menilai, dan menilai implementasi (proses) kebijakan dan konsekuensi (dampak). Sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan berlangsung pada semua tahapan, tidak hanya pada tahap akhir. Penilaian dampak lebih berfokus pada keluaran dan dampak daripada pada proses.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai stakeholder terkait kebijakan pelayanan perizinan tambang di Jawa Tengah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi setelah perubahan kebijakan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pelayanan perizinan tambang di Jawa Tengah memberikan dampak dengan hadirnya UU No 3 Tahun 2020 yang mengubah UU No 4 Tahun 2009 akan berpengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Revisi Undang-Undang Minerba dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengurusan izin, mengundang investor baru, melakukan eksplorasi tambang, mengurangi tumpang tindih peraturan. Perubahan undang-undang belum berpengaruh terhadap jumlah permohonan izin tambang karena masih minim pemahaman masyarakat pada regulasi dan berusaha di sektor tambang.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, Pelayanan, Tambang

Actions (login required)

View Item