Situmorang, Yosefine Br and Santoso, Slamet (2021) EVALUASI KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH/58/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text 1. Cover.pdf - Published Version Download (643kB)
	Text 2. BAB 1.pdf - Published Version Download (394kB)
	Text 3. BAB 2.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text 4. BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text 5. BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text 6. BAB 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (36kB)

Abstract

Setiap tahun 16 provinsi di Indonesia mendapat alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau dari Pendapatan APBN. Anggaran yang dialokasikan
sebesar dua persen untuk setiap daerah penghasil cukai tembakau diolahlagi oleh
setaip Pemerintah Daerah. Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi yang
mendapatkan besaran DBH-CHT. Anggaran inilah yang kemudian diturunkan lagi
kepada kabupaten/ kota yang menjadi daerah penghasil cukai tembakau dan
digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Tujuan penelitian untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan DBH-CHT yang
berjalan dalam Pemerintahan Provinsi Jawa tengah di Biro Perekonomian. Evaluasi
DBH-CHT khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebagian besar sudah
berjalan dengan baik. Biro Perekonomian selaku Sekretariat/ Koordinator DBHCHT
membagikan
anggaran
tersebut
kepada
13
SKPD
yang
memiliki
keterkaitan

dalam

cukai tembakau, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro
Perekonomian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Lingkungan
Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan,
RSUD. Tugurejo, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, RSUD. Moewardi,
RSUD. Margono, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan DBH-CHT di
Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian diharapkan lebih mendorong SKPD
yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Karena salah satu
dampak negatif dari adanya penggunaan DBH-CHT ialah pemakaian rokok aktif
dan pasif.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, DBH-CHT

Actions (login required)

View Item