Ali, Dimas Abdullah and Hanani, Retna (2020) DIGITAL DIVIDE DALAM KEBIJAKAN OPEN GOVERNMENT DI KABUPATEN BANYUMAS/104/ADM.PUBLIK/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (832kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (483kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (534kB)

Abstract

Saat ini kita sudah memasuki era digital dimana kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuatkegaiatan pemerintahan juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik atau e-government. E-governemnt dalam implementasinya juga mengalami perkembangan dan beraneka ragam bentuk, salah satunya adalah open governemnt.Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan kebijakan berupa Perda Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik, yang mana di dalam perda tersebut pemerintah Kabupaten Banyumas memasukan unsur e-government dan open governmentdalam urusan pelayanan publik dan membuat inovasi berupa website maupun aplikasi yang mendukung jalannya open government di Kabupaten Banyumas. Walaupun demikian keadaan masyarakat menanggapi pelaksanaan open governmentdi Kabupaten Banyumas bervariasi. Keadaan yang bervariasi tersebut yang kemudian memunculkan fenomena digital divide.Digital divide didefinisikan sebagai keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.Istilah digital divide juga dapat merujuk pada perbedaan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan penggunaan teknologi modern dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fenomena digital divide yang muncul pada masyarakat Kabupaten Banyumas. Setelah mengetahui tingkat digital divide yang muncul maka akan ditentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun penunjang dari tingkat digital divide yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan dibantu oleh metode SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society) yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat digital divide. Hasil data kemudian diolah menggunakan analisis statistik deskriptifyang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, maupun bentuk lainnya. Adapun hasil yang sudah didapatkan dalam penelitian ini adalah tingkat digital divide yang muncul pada masyarakat Kabupaten Banyumas berada pada tingkat sedang hingga tingkat sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dan isi konten layanan e-government.
Kata Kunci: E-Government, Open Government, Digital Divide, Fenomena

Actions (login required)

View Item