Bellastuti, Damaris Bernike and Yuniningsih, Tri (2020) ANALISIS JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KANDRI, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG / 52/ADM.PUBLIK/2022. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (899kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text BAB 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu strategi Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pariwisata adalah menetapkan Desa Wisata Kandri dengan SK Waikota Nomor 556/407/2012. Dalam pengembangannya, Desa Wisata Kandri melibatkan banyak aktor/stakeholders. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi aktor dan menganalisis peran, tahapan jaringan aktor, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kandri melibatkan beberapa aktor kebijakan, meliputi pejabat terpilih, aparatur yang ditunjuk, kelompok kepentingan, organisasi penelitian dan media yang kemudian dikelompokkan menjadi aktor primer, sekunder, dan tersier. Peran yang dijalankan oleh aktor berupa policy creator, koordinator, fasilitator, implementator dan akselerator. Tahapan jaringan aktor yang terbentuk terdiri dari 9, yaitu Punctualization, Translation, Problematization, Interessment, Enrollment, Inscription, Speaker/Delegate, Betrayal dan Irreversibility. Faktor pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Kandri yaitu nilai, komunikasi, dan kepercayaan, dan sumber kebijakan. Sedangkan faktor komunikasi juga menjadi akibat dari konflik kelembagaan antara Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Suko Makmur dan tidak adanya regulasi yang mengatur desa wisata di wilayah perkotaan menjadi faktor penghambat dalam pengembangannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu membuat regulasi terkait desa wisata di wilayah perkotaan agar dapat menunjang pengembangannya serta perlu adanya pengimplementasian yang baik dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Pasal 14 yang mengatakan hanya boleh ada satu pengelola wisata dalam satu kawasan.

Kata Kunci: Peran, Aktor, Jaringan Aktor, Pengembangan, Desa Wisata

Actions (login required)

View Item