Bara, Yosina Maria and Yuniningsih, Tri (2020) EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2012 / 34/ADM.PUBLIK/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (528kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (698kB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (35kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (103kB)

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat administratif yang harus dimilki suatu bangunan. Dalam pemberian pelayanan retribusi IMB akan dipungut retribusi dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang. Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Semarang tentu memiliki potensi yang besar dalam penerimaan pendapatan retribusi IMB, namun pemungutan retribusi IMB di Kota Semarang masih belum maksimal, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Retribusi IMB melalui kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn dan mengidentifikasi kendala dalam kebijakan Retribusi IMB yang dikemukakan oleh Budiman dan Kiswanto. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih menggunakan tekniksnowball. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan belum tercapai sedangkan kriteria responsivitas telah tercapai. Kendala dalam Kebijakan Retribusi IMB adalah minimnya SDM dari segi kuantitas dan kualitas, pengawasan bangunan tidak merata, rendahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kepatuhan implementor. Saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas pegawai, pengawasan bangunan secara lebih merata, sanksi yang tegas bagi bangunan yang tidak memiliki IMB dan komitmen pegawai atau implementor dalam mematuhi SOP yang ditetapkan.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Actions (login required)

View Item