Avianissa, Dhea Fanny and Priyono, Ery Agus and Hendrawati, Dewi (2021) IMPLEMENTASI KEPPRES NO 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON-ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN HOTEL DI MASA PANDEMI COVID-19. - 019 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Dhea Fanny Avianissa-cover.pdf Download (358kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-abstrak.pdf Download (44kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Dhea Fanny Avianissa-dapus.pdf Download (124kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi di indonesia membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu PSBB ( Pembatasan Sosial Bersekala Besar ) yang berdampak pada dunia bisnis. Dengan itu, Pemerintah mengeluarkan Keppres No 12 Tahun 2020 guna menyelamatkan dunia bisnis dalam hal pelaksanaan kontrak. Penulisan hukum ini berdasarkan dua permasalahan pokok,yaitu mengenai Implementasi Keppres No 12 Tahun 2020 dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan hotel dimasa pandemi serta penyelesaian hukum apabila terjadi pemutusan kontrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan serta penyelesaian hukum dalam perjanjian pengelolaan hotel dimasa pandemi Covid-19. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengelolaan hotel antara PT Manajemen Hotel Jakarta dengan Hotel Jakarta tidak sesuai dengen ketentuan dalam Keppres No 12 Tahun 2020 yaitu dalam hal pelaksanaan kontrak seharusnya merujuk pada ketentuan mengenai Force Majeure. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Para pihak dalam hal ini seharusnya melakukan Renegosiasi Kontraknya dengan Klausula-klausula baru serta akan lebih baik apabila baik dari pihak pemilik hotel maupun pengelola hotel pada saat pembuatan kontrak didamping oleh seorang lawyer guna menjaga kepentingan para pihak agar tidak terjadi perselisihan
dikemudian hari.
Kata Kunci: Pelaksanaan Kontrak, Pandemi Covid-19, Force Majeure, Penyelesaian Sengketa.

Actions (login required)

View Item