Shabrina, Salsabil and Badriyah, Siti Malikhatun Badriyah and Suharto, R. Suharto (2021) AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 TERHADAP EKSEKUSI FIDUSIA DALAM UNDANG – UNDANG JAMINAN FIDUSIA. - 018 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Salsabil Shabrina-cover.pdf Download (494kB)
	Text Salsabil Shabrina-abstrak.pdf Download (318kB)
	Text Salsabil Shabrina-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB)
	Text Salsabil Shabrina-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (806kB)
	Text Salsabil Shabrina-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text Salsabil Shabrina-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB)
	Text Salsabil Shabrina-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Salsabil Shabrina-dapus.pdf Download (436kB)

Abstract

Pada tanggal 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia, dimana objek pengajuan permohonan uji materiilnya adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” sertifikat jaminan fidusia yang “sama dengan putusan pengadilan” dan frasa “cidera janji” yang dirasa menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohonnya.
Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang salah satu cirinya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan eksekusinya dikarenakan pemberian hak prefensi yang mendahulukan kreditur terhadap kreditur lainnya, serta pemberian titel “eksekutorial” terhadap sertifikat jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan eksekusi apabila debitor cidera janji.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial dan untuk mengetahui akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap norma eksekusi yang ada dalam jaminan fidusia.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, tulisan para pakar hukum, dan bahan rujukan lain yang relevan.
Hasil penelitian ini adalah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial karena perintah undang – undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 maka akibat hukum yang ditimbulkan terhadap norma eksekusi yang ada dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah kreditor baru dapat melakukan eksekusi apabila debitor mengakui telah melakukan wanprestasi, jika debitor tidak mengakui adanya wanprestasi maka kreditor dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri dan
menempuh jalan lain dengan mengajukan permohonan eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada ketua pengadilan. Sedangkan terhadap kapan dilakukannya “cidera janji” ditentukan dalam hal adanya upaya hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci: Eksekusi, Sertifikat Jaminan Fidusia, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Actions (login required)

View Item