Mawaddah, Alayna and Adhim, Nur and Triyono, Triyono (2021) KAJIAN YURIDIS SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI. - 023 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Alayna Mawaddah-cover.pdf Download (700kB)
	Text Alayna Mawaddah-abstrak.pdf Download (206kB)
	Text Alayna Mawaddah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text Alayna Mawaddah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Alayna Mawaddah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text Alayna Mawaddah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text Alayna Mawaddah-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Alayna Mawaddah-dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Pembuatan surat pernyataan pengakuan hak dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran atas haknya. Pembuatan surat pernyataan pengakuan hak tersebut menimbulkan masalah yaitu, dasar hukum dari surat pernyataan pengakuan hak dan akibat hukum dari pembuatan surat pernyataan pengakuan hak dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum surat pernyataan pengakuan hak dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali dan juga akibat hukum dari pembuatan surat pernyataan pengakuan hak dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, laporan tertulis lainnya serta kamus dan ensiklopedia. Data penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan surat pernyataan pengakuan hak dalam pendaftaran tanah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum surat pernyataan pengakuan hak dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN No. 1756/15.I/IV/2016. Selain itu, akibat hukum dari surat tersebut adalah adanya perubahan mekanisme pengajuan pendaftaran tanah, menghilangkan alat bukti, tidak memenuhi unsur perlindungan hukum, dan dapat memunculkan permasalahan baru.
Kata kunci : Surat Pernyataan, Pengakuan Hak, Pendaftaran Tanah

Actions (login required)

View Item