GUNAWAN, FEBRY and Solechan, Solechan and Azhar, Muhamad (2020) KEBIJAKAN PENERBITAN IZIN USAHA PENYEDIA JASA PEKERJA / BURUH DALAM SISTEM PERIZINAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018). - 021 HAN 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text FEBRY GUNAWAN-cover.pdf Download (213kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-abstrak.pdf Download (82kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text FEBRY GUNAWAN-dapus.pdf Download (150kB)

Abstract

Pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 salah satunya mengenai penerbitan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan izin usaha penyedia jasa pekerja/buruh dalam sistem perizinan nasional di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan kendala penerbitan izin usaha penyedia jasa pekerja/buruh dalam sistem perizinan nasional di Provinsi Jawa Tengah.
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kebijakan penerbitan izin usaha penyedia jasa pekerja/buruh dalam sistem perizinan nasional di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Tengah tidak ada satupun peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai penerbitan izin usaha pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Kendala penerbitan izin usaha penyedia jasa pekerja/buruh dalam sistem perizinan nasional di Provinsi Jawa Tengah antara lain tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan penerbitan izin berdasarkan PP 24/2018, perkembangan teknologi yang mengakibatkan sulitnya akses dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Kata Kunci: Penerbitan Izin, Usaha Penyedia Jasa Pekerja / Buruh, Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item