Rempita N, Lola Thionesia and Yunanto, Yunanto and Hendrawati, Dewi (2021) IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DAN TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGISNYA. - 030 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-cover.pdf Download (649kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-abstrak.pdf Download (168kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text LOLA THIONESIA REMPITA N-dapus.pdf Download (290kB)

Abstract

Sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatus bahwa anak luar kawin hanya memiliki ikatan dan hubungan keperdataan dengan ibunya, hal ini tentunya sangat merugikan bagi si anak, terutama terkait hak-hak konstitusional yang melekat pada dirinya. Dimana setiap anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama tidak terkecuali bagi anak yang tidak sah atau anak luar kawin.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis, dimana pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca keluarnya putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII/2010 ini memberikan perlindungan hukum yang baru bagi anak luar kawin. Dimana ia dapat dimungkinkan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila ia dapat membuktikan hubungan biologis antara keduanya di muka pengadilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang memandang bahwa putusan ini merupakan langkah yang baik terhadap nasib anak luar kawin, yang memang sudah seharusnya ayah yang menyebabkan kelahirannya bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut. Demikian juga dengan Pengadilan Agama Semarang, yang menerapkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengacu pada Fatwa MUI no.11 tahun 2012 dan Rakernas MA dimana anak luar kawin dapat menerima pertanggungjawaban dari ayah biologisnya berupa nafkah yaitu biaya penghidupan dan pembagian sebagian harta peninggalan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah.
Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Ayah Biologis, Tanggung Jawab, Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item