Hidayah, Sarah Nurul and Badriyah, Siti Malikhatun and Adhi, Yuli Prasetyo (2021) KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Putusan PN Blitar Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Blt) - 035 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Sarah Nurul Hidayah-cover.pdf Download (464kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-abstrak.pdf Download (204kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Sarah Nurul Hidayah-dapus.pdf Download (931kB)

Abstract

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu kreditur dan debitur dimana kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat harus mengembalikan uang yang telah dipinjam dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai bentuk keseriusan yang diberikan oleh debitur agar mendapatkan rasa kepercayaan dari kreditur bilamana terjadi wanprestasi, maka dalam perjanjian utang piutang tersebut diberikan perjanjian tambahan berupa penjaminan hak atas tanah. Dalam hal penjaminan hak atas tanah, prosedurnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk menjaminkan hak atas tanah harus dibuat dengan akta otentik atau akta Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam praktiknya banyak masyarakat melakukan perjanjian utang piutang dengan penjaminan hak atas tanah yang dibuat dengan akta di bawah tangan, hal tersebut sering kali menimbulkan permasalahan, seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Blt. Dalam kasus tersebut debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utangnya kepada kreditur
sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada penulisan hukum ini, akan dibahas tentang keabsahan perjanjian utang piutang dengan penjaminan tanah yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan serta kekuatan eksekutorial pada penjaminan tanah tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa praktisi hukum untuk memperoleh jawaban yang dapat mendukung dalam penulisan hukum ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang yang dibuat di bawah tangan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, perjanjian bebas dibuat oleh siapa saja dan dalam bentuk apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum serta sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan penjaminan tanah yang juga dibuat dengan akta di bawah tangan adalah sah sebagai jaminan umum dan kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Kemudian untuk kekuatan eksekutorial pada penjaminan tanah dapat dilakukan, namun akan sangat sulit karena dibutuhkan putusan dari pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut yang dinamakan dengan Lelang Eksekusi.
Kata Kunci: Perjanjian Utang Piutang, Jaminan, Akta Bawah Tangan

Actions (login required)

View Item