RIO, ZULKEM and Santoso, Budi and Budiharto, Budiharto (2021) IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN PERBANKAN MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS JAMINAN MEREK POLYTRON PADA BANK BNI DITAHUN 2001). -036 DG 2021. Undergraduate thesis, Budiharto.

	Text Zulkem Rio_2021-cover.pdf Download (236kB)
	Text Zulkem Rio_2021-abstrak.pdf Download (72kB)
	Text Zulkem Rio_2021-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Zulkem Rio_2021-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text Zulkem Rio_2021-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (927kB)
	Text Zulkem Rio_2021-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Zulkem Rio_2021-dapus.pdf Download (197kB)

Abstract

Kredit merupakan salah satu fasilitas bank untuk memberikan pinjaman kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan atau modal usaha. Bank dalam memberikan kredit harus didasari sebuah keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Salah satu bentuk keyakinan bank yaitu adanya jaminan kredit. Pada saat ini, HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Salah satunya ialah hak merek dengan lembaga pengikatnya yaitu jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggunaan hak atas merek sebagai jaminan fidusia dalam kredit perbankan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank apabila sertifikat hak atas merek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dibatalkan. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan yang ada didalapangan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penggunaan hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada dasarnya sama dengan proses pembebanan jaminan fidusia pada umumnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Apabila hak atas merek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dibatalkan maka perlindungan hukum bagi bank yaitu meminta pertanggungjawaban kepada debitur berupa ganti rugi terhadap pembatalan sertifikat hak atas merek tersebut. Maka diperoleh kesimpulan mekanisme hak merek sebagai jaminan harus diatur secara rinci terkhusus dalam UU Merek, UU Jaminan Fidusia, dan Peraturan Bank Indonesia
Kata Kunci : Merek, Kredit, Fidusia, Putusan

Actions (login required)

View Item