Al-Sanjani, Muhammad Bahtiar and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2021) “HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA TULUNG KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN”. _059 HTN 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (655kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Muhammad Bahtiar Al Sanjan_DAFPUS.pdf Download (284kB)

Abstract

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah yaitu (1) Bagaimana Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembentukan peraturan di Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalm pembentukan peraturan. (2) Faktor-faktor penghambat dalam hubungan kerja tersebut di Desa Tulung Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah cara metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada.
Pola hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa harus berkonsultasi dengan BPD. Kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan Pemerintahan Desa karena Kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
Kata Kunci : Hubungan Tata Kerja, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Actions (login required)

View Item