DIANTO, MUHAMMAD HAFIZ and Diamantina, Amalia and Saraswati, Retno (2021) ANALISIS YURIDIS TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. - 061 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text MUH.HAFIZDIANTO-cover.pdf Download (387kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-abstrak.pdf Download (130kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text MUH.HAFIZDIANTO-dapus.pdf Download (139kB)

Abstract

Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara tegas, bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat maupun diubah setelah perkawinan berlangsung, hal ini guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perubahan, yang mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan serta perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dirubah / diperbarui selama masa perkawinan. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah latar belakang permohonan yang diajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implikasi PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang permohonan yang diajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implikasi PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif dalam
menganalisis data.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, latar belakang permohonan yang diajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pertama terletak pada frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan; seluruh kalimat pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan; dan frasa “selama
perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan karena telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Latar belakang yang kedua terletak pada frasa
“harta bersama” dalam Pasal 35 UU Perkawinan karena frasa “harta bersama”pada pada Pasal tersebut telah merampas dan menghilangkan hak Pemohon untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan karena harta tersebut dimaknai sepenuhnya merupakan milik orang asing karena telah menikah dengan Warga Negara Asing.
Implikasi dari Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengakibatkan perubahan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja, dan setelah perkawinan pun masih diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan.
Kata Kunci: PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan,

Actions (login required)

View Item