Ihsani, Humaira and Wisnaeni, Fifiana and Rozah, Umi (2021) TUGAS DAN FUNGSI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PELAKSANAAN DERADIKALISASI DI INDONESIA. - 063 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
Humaira Ihsani-cover.pdf Download (229kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-abstrak.pdf Download (45kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB) |
![]() |
Text
Humaira Ihsani-dapus.pdf Download (187kB) |
Abstract
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyebutkan 17 kasus
terorisme terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dimana hal ini meningkat dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 12 kasus, dan membuat Indonesia masuk menjadi 50 negara dengan potensi ancaman terorisme tertinggi dengan indeks 4.54/10 berdasarkan data Global Terorism Index 2018. Terorisme dilatarbelakangi untuk mewujudkan misi tertentu dengan menggunakan kekerasan yang terkadang dipengaruhi sentimen keagamaan (paham radikal) dimana paham/ ideologi selain ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia merupakan hal salah dan tidak dapat dibiarkan. Pemahaman yang lama kelamaan semakin berkembang di dalam masyarakat Indonesia menyebabkan aksi terorisme semakin meningkat, dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Sehingga, perlu dilakukan suatu cara dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sebagai wujud resolusi dalam melawan terorisme serta sebagai upaya perlindungan negara kepada warga negaranya, yaitu dengan cara mengeluarkan Perpres Nomor
46 Tahun 2010 sebagai payung hukum untuk membentuk BNPT sebagai sebuah badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam upaya pencegahan serta mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pelaksanaan program deradikalisasi dan solusi dalam menangani hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Serta selain menggunakan data sekunder penelitian ini juga menggunakan data primer untuk menguatkan hasil penelitian dan juga data berupa wawancara langsung ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk di wawancara adalah Kasubbdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi BNPT.
Hasil penelitian ini adalah deradikalisasi merupakan proses yang berkesinambungan diawali oleh program pencegahan radikalisasi bagi masyarakat yaitu dengan membentuk FKPT disetiap provinsi, mengadakan sosialisasi, pengadaan duta damai untuk pencegahan di sosial media. Dilanjutkan dengan pengadaan deradikalisasi di dalam lapas yang diawali oleh identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi serta pelaksanaan deradikalisasi diluar lapas yaitu program wawasan kegamaan, kebangsaan serta kewirausahaan. Dalam menjalani tugas BNPT mengalami kendala, salah satunya yaitu minimnya peran pemda dalam menyukseskan program FKPT, untuk mengatasi hambatan tersebut maka solusi yang dilakukan oleh BNPT melakukan pengumpulan kepala daerah untuk diberikan pencerahan agar dapat terlibat aktif.
Kata Kunci: Deradikalisasi, Pencegahan, Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Deradikalisasi, Pencegahan, Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 12 Feb 2025 02:30 |
Last Modified: | 12 Feb 2025 02:30 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9626 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |