Pandhita, Hangganararas and Saraswati, Retno and Soemarmi, Amiek (2021) SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK DI NEGARA INDONESIA. _005 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text HANGGANARARAS P - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text HANGGANARARAS P - abstrak.pdf Download (29kB)
	Text HANGGANARARAS P - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text HANGGANARARAS P - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text HANGGANARARAS P - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text HANGGANARARAS P - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text HANGGANARARAS P - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text HANGGANARARAS P - dapus.pdf Download (105kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi. Pemilu di Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga akhirnya pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu serentak yang merupakan implikasi dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Ghazali, dimana ia mengajukan permohonan terkait penerapan Pemilu serentak dan menghapuskan sistem Presidential Threshold dalam Pemilu, namun MK hanya mengabulkan penerapan Pemilu serentak. Sistem Presidential Threshold sudah tidak asing dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, namun dengan diterapkannya Pemilu serentak memunculkan pertanyaan apakah sistem tersebut masih relevan diterapkan dalam Pemilu Serentak di Indonesia?
Pertanyaan diatas menarik untuk diteliti, dimana yang telah diketahui bersama tujuan awalnya diterapkannya sistem tersebut adalah untuk penguatan sistem presidensial serta penyederhanaan partai politik di Indonesia, sehingga penulis mengkaji kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dan nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, dan Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009.
Hasil penelitian dari pertanyaan diatas dengan mengkaji dari beberapa sumber serta peraturan perundang-undangan terkait, bahwa sistem tersebut sudah tidak relevan diterapkan dalam Pemilu serentak karena menghilangkan hak kostitusional warga negara dalam mencalonkan diri, memilih, dan mengusung calon. Permohonan yang diajukan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 seharusnya dikabulkan seluruhnya karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan karena penerapan Pemilu serentak sudah cukup tepat dijadikan cara untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dimana nantinya Pemilu serentak akan melahirkan coattail effect dan merupakan salah satu sarana untuk menyederhanakan partai politik saat ini tanpa menghilangkan nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang diwujudkan dengan diselenggarakannya Pemilu serta negara yang menggunakan sistem presidensial, maka guna mewujudkan Pemilu serentak yang demokratis dan kestabilan sistem presidensial Indonesia, diperlukan pembaharuan regulasi terkait Presidential Threshold serta penambahan regulasi terkait koalisi permanen partai politik.
Kata kunci : Pemilu Serentak, Sistem Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Demokrasi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item