Corputty, Vania Angelica and Diamantina, Amalia and Ristyawati, Aprista (2021) KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DALAM PENEGAKAN HAK ASASI ANAK SESUAI DENGAN AMANAT KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. _018 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - abstrak.pdf Download (182kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text VANIA ANGELICA CORPUTTY - dapus.pdf Download (406kB)

Abstract

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir. Dengan begitu hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak. Hak asasi anak diatur dalam berbagai peraturan mulai dari konvensi internasional, konstitusi dan peraturan perundangan lainnya. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia telah resmi mengadopsi perlindungan anak dalam pemerintahannya. Pada tahun 2002 setelah Indonesia membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak, lahirlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara independen. KPAI memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara independen lainnya. KPAI sebagai lembaga negara bantu dalam bidang perlindungan hak asasi anak sudah seharusnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia yang didasari oleh amanat Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu diperoleh dari peraturan perundangan terkait, jurnal-jurnal terkait, serta literatur-literatur terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bahan data sekunder berdasarkan kepustakaan dan dokumentasi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPAI merupakan lembaga negara penunjang yang bersifat independen atau disebut state auxiliary bodies dan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara independen lainnya di Indonesia. Pelaksanaan tugas KPAI dalam penegakan hak asasi anak sesuai dengan amanat
Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 secara singkatnya sebagai berikut: melakukan pengawasan; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan; mengumpulkan data dan informasi; menerima dan menelaah pengaduan; melakukan mediasi; membangun kerja sama; memberikan laporan kepada pihak berwajib.
Kata Kunci: Hak Asasi Anak; KPAI; Lembaga Negara Independen

Actions (login required)

View Item