Hardani, Yuzi and Susanto, Sri Nur Hari and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2021) PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFORMASI PUBLIK. _030 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Yuzi Hardani - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Yuzi Hardani - abstrak.pdf Download (29kB)
	Text Yuzi Hardani - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text Yuzi Hardani - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Yuzi Hardani - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text Yuzi Hardani - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text Yuzi Hardani - dapus.pdf Download (35kB)

Abstract

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberi akses kepada masyarakat guna mengawasi penyelenggaraan negara. Tertutupnya akses atas informasi publik acap kali membuat objek informasi tersebut menjadi sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, khususnya informasi publik yang dikecualikan, serta korelasi antara peranan Komisi Informasi dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masih banyak ditemukan kasus sengketa informasi publik, terutama terkait informasi yang dikecualikan, dalam hal ini dasar pertimbangan uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan masih belum cukup jelas. Selain itu, hal tersebut juga menandakan bahwa sosialisasi terhadap Badan Publik dan masyarakat perihal keterbukaan informasi belum efektif. Diperlukan peningkatan peran Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten dalam mengawal keterbukaan informasi, memperjelas pedoman dalam melakukan uji konsekuensi, serta meningkatkan sosialisasi terkait kepada Badan Publik dan masyarakat.
Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Informasi yang dikecualikan, sengketa informasi.

Actions (login required)

View Item