SITEPU, CERIA RAHMA YANI BR and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2021) PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL. - 041 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-cover.pdf Download (470kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Ceria Rahma Yani Br Sitepu-dapus.pdf Download (303kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan darurat yang memerlukan penanggulangan segera. Adapun salah satu bentuk penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam hal keadaan darurat, pengadaan barang/jasa untuk menanggulangi pandemi Covid�19 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat kerap menimbulkan risiko seperti kemahalan harga, Penyedia yang tidak kompeten, hingga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menyebabkan Pemerintah memiliki kekhawatiran dan keraguan untuk melakukan pengadaan barang/jasa di masa pandemi Covid-19, karena mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Keraguan Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tentu akan menghambat penanggulangan Covid-19 berikut dengan pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, manajemen risiko pengadaan, dan korelasi antara pengadaan barang/jasa dengan pembangunan nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dituangkan ke dalam penulisan hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu pengaturan mengenai manajemen risiko pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat agar pelaku pengadaan memiliki pedoman berupa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai manajemen risiko. Apabila segala risiko pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dapat ditangani dengan baik, maka akan memiliki dampak positif terhadap RKP tahun 2021 yang fokus terhadap pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian pasca Covid-19.
Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat, Manajemen Risiko, Pembangunan Nasional.

Actions (login required)

View Item