Tifana, Dhiya Jihan and Yuwanto, Yuwanto (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN GUNUNGPATI DAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG /11/PEM/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (474kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (207kB)

Abstract

Upaya pemerintah dalam mewujudkan Good Government salah satunya dengan membuat suatu kebijakan yaitu Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN dibuat untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi SKPD yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang. Dalam penelitian ini menyajikan gambaran implementasi PATEN di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan Triangulasi Metode, Teori, dan Sumber data.
Temuan Penelitian ini adalah jenis pelayanan perizinan PATEN di Kota Semarang khususnya pada Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat belum ada pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat. Sehingga layanan PATEN di Kecamatan hanya jenis pelayanan non perizinan yang dapat diurus Kecamatan. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonanan pada jenis layanan perizinan hanya mendapatkan surat rekomendasi saja dari Kecamatan, maka dari itu Masyarakat harus mengurus ke tahap selanjutnya yaitu pada Dinas-dinas terkait.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian adalah pertama dalam keberjalanan PATEN di Kota Semarang dari tahun 2012 sampai sekarang belum ada pelimpahan wewenang pada jenis layanan perizinan. Kedua, PATEN di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat membawa perubahan besar pada standar pelayanan dan sarana prasarana Kecamatan semakin baik. Berdasarkan kesimpulan, saran-saran yang dapat diberikan adalah akan lebih baik pemerintah hanya fokus pada satu kebijakan layanan perizinan saja, sehingga tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi suatu kebijakan layanan perizinan.
Kata Kunci: Good Government, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik

Actions (login required)

View Item