Search for collections on Undip Repository

PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NONPENAL TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM MELALUI STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. - 019 PDN 2022

Indrayanto, Ilham Ghani and Soponyono, Eko and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2022) PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NONPENAL TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM MELALUI STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. - 019 PDN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - cover.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - cover.pdf

Download (380kB)
[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - abstrak.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - abstrak.pdf

Download (7kB)
[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - bab 1.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (221kB)
[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - bab 2.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (366kB)
[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - bab 3.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (372kB)
[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - bab 4.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (65kB)
[thumbnail of Ilham Ghani Indrayanto - dapus.pdf] Text
Ilham Ghani Indrayanto - dapus.pdf

Download (204kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi memberikan dampak negatif pula. Dampak negatif yang disebabkan oleh perkembangan tersebut adalah adanya bentuk kejahatan berupa siber terorisme yang merupakan bentuk dari kejahatan siber.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap mengenai hukum positif di Indonesia guna menangani kejahatan siber teroris di masa sekarang dan bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hukum positif di Indonesia belum terdapat undang-undang yang secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan siber terorirsme, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dalam undang-undang terkait tindak pidana terorisme.
Terdapat beberapa rumusan undang-undang di masa mendatang yang mengatur mengenai kejahatan siber yang di dalam-nya juga memuat kejahatan siber terorisme seperti yang ada dalam Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), oleh karenanya secepat perlu disahkan konsep RUU KUHP agar lebih optimal dalam menindak kejahatan siber terorisme.
Kata Kunci : KUHP, Tindak Pidana Siber, Terorisme

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: KUHP, Tindak Pidana Siber, Terorisme
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 04 Feb 2025 03:13
Last Modified: 04 Feb 2025 03:13
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9513

Actions (login required)

View Item View Item