DINA, DINA and Rozah, Umi and Purwoto, Purwoto (2022) TINJAUAN MENGENAI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK USAHA ANAK BUMN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO : 121 K/ Pid.Sus /2020) - 020 PDN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Dina 2022-cover.pdf Download (532kB)
	Text Dina 2022-abstrak.pdf Download (73kB)
	Text Dina 2022-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Dina 2022-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text Dina 2022-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text Dina 2022-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text Dina 2022-dapus.pdf Download (300kB)

Abstract

Dalam menjalankan praktik usaha seringkali dibentuk Anak perusahaan oleh suatu perusahaan guna sebagai ekspansi bisnis perusahaan bersangkutan. Pada praktiknya pembentukan anak perusahaan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan melakukan penyertaan modal. Dalam hal ini, khususnya bagi BUMN sebagai penyertaan modal dalam anak perusahaannya tentunya hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Namun, kenyataannya rumusan mengenai keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan masih mengalami kerancuan yang menimbulkan permasalahan ketika dikaitkan dengan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktik usaha anak perusahaan BUMN. Dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk menganalisis status hukum kekayaan Anak perusahaan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis penerapan Business judgment rule dalam penyelesaian sengketa tindak pidana korupsi yang melibatkan Anak perusahaan BUMN khususnya Direksi. Metode penelitian digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Anak Perusahaan BUMN serta menggunakan pendekatan kasus. Penulis menggunakan bahwa hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu yang dikaji. Bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan non-hukum berupa kamus besar bahasa Indonesia. Penulis mengumpulkan seluruh bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian, yaitu pertama bahwa kedudukan Anak perusahaan BUMN dalam peraturan perundang-undangan tidak sama dengan BUMN karena kepemilikan saham (penyertaan modal) tidak diperoleh langsung oleh negara melainkan melalui BUMN, Namun Anak Perusahaan BUMN dapat diperlakukan sama dengan BUMN apabila Anak Perusahaan BUMN mendapatan penugasan dari negara sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005. Dan kemudian mengenai kerugian harta kekayaan Anak Perusahaan BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara berdasarkan diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2020 pada 18 Desember 2020. Kedua, dalam Studi Putusan Nomor 121K/Pid.Sus/2020 tentang pembebasan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum. Hakim menafsirkan bahwa putusan tersebut sudah memenuhi unsur dari keadilan, penjelasan tersebut dijelaskan bahwa penerapan prinsip Business Judgment Rule bisa dipakai untuk alasan pembenar, yaitu dengan alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya sebagai sebuah resiko bisnis yang tidak bisa diprediksi dan tidak memenuhi pada Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi. Dengan syarat Terdakwa tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak sewenang wenang dalam bertindak.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Business Judgment Rule (BJR).

Actions (login required)

View Item