Astuti, Monica and Harsasto, Priyatno (2020) Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Mewujudkan Transparansi Perencanaan Anggaran di Kota Surakarta Tahun 2017-2018 / 01/PEM/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (767kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (494kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (839kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text Lampiran.pdf - Published Version Download (632kB)

Abstract

Salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah
pengelolaan anggaran yang baik. Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif
dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan
memberikan pola bagi lancarnya mekanisme penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola hubungan kelembagaan
serta apa yang menjadi dasar pertimbangan eksekutif dan legislatif dalam proses
penyusunan dan penetapan APBD Kota Surakarta tahun 2017-2018. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Instrumen penelitian dengan
wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertentu.
Berdasarkan hasil yang ditemukan dari penelitian di lapangan menjelaskan
bahwa dalam proses perencanaan di Kota Surakarta tidak hanya bersifat formalitas
belaka. Pihak pemerintah selaku eksekutif dan pihak Badan Anggaran DPRD Kota
Surakarta selaku legislatif tidak hanya tertarik pada tahap pembahasan penganggaran,
yang seringkali dianggap menjadi “lahan basah”. Tahap penganggaran lebih
membahas mengenai perhitungan biaya. Antara legislatif dan eksekutif memiliki
hubungan yang hrmonis sehingga saling berkolaborasi untuk menciptakan APBD yang
tepat sasaran dan transparan. Hal ini dapat terlihat dengan diperolehnya opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kota Surakarta. Sehingga ketepatan sasaran,
ketepatan waktu penganggaran, dan transparansi anggarannya membawa dampak
positif dalam setiap budget yang telah direncanakan oleh eksekutif disetujui oleh
legislatif.
Oleh karena itu, permasalahan yang timbul pada lembaga eksekutif yang
biasanya melakukan perilaku opportunistik atas keunggulan informasi yang
dimilikinya dan lembaga legislatif yang sering menggunakan kekuasaannya yang
dimiliki tidak menjadikan mereka memanfaatkan posisi tersebut terhadap APBD Kota
Surakarta. Hal ini disebabkan karena hubungan eksekutif dan legislatif tidak ditandai
adanya superioritas atau dominasi salah satu kekuatan.
Kata kunci: Keagenan, Pilihan Rasional, APBD.

Actions (login required)

View Item