SYUKUR, MOHAMAD FEBRIAN and Santoso, Budi and Prananingtyas, Paramita (2022) PELAKSANAAN PENGATURAN SOVEREIGN WEALTH FUNDS (SWF) DAN KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS. - 109 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-cover.pdf Download (525kB)
	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-abstrak.pdf Download (94kB)
	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text MOHAMAD FEBRIAN SYUKUR-dapus.pdf Download (279kB)

Abstract

Sovereign Wealth Funds Indonesia merupakan lembaga Sui Generis (kewenangan khusus) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan BAB X UU Cipta Kerja. Dalam pengaturannya Sovereign wealth funds Indonesia disebut Lembaga Pengelola Investasi dan bernama Indonesia Investment Authority (INA). Penulis menguraikan pelaksanaan pengaturan Sovereign Wealth Funds Indonesia dan Konsekuensi yuridis pada anggaran dasar perseroan terbatas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan analisis data kualitatif dari narasumber.
Hasil penelitian ini menyimpulkan perubahan yang terdapat pada anggaran dasar perseroan terbatas tercantum dalam Pasal 44 ayat (3) PP 74/2020 dimana berdampak pada Unsur Accidentalia dan Unsur Essentialia Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, hal ini bermaksud untuk menerapkan Good Corporate Governance bagi Perseroan Terbatas yang bermitra dengan INA maupun yang didirikan oleh INA untuk menunjang tujuan INA dalam pengelolaan investasi jangka panjang beserta kewenangan INA. Adapun dalam peraturan perundang�undangan INA memiliki pelbagai hambatan diantaranya adalah pemindahtanganan aset BMN melalui jual beli dan penjaminan aset BUMN untuk menjadi hutang. Adapun tindakan yang dapat dilakukan bagi pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Permenkeu) mengenai Lembaga Pengelola Investasi serta mempublikasikan peraturan direksi dan peraturan dewan pengawas terkait pengelolaan internal agar masyarakat dapat lebih memahami peran dan kerja INA.
Kata Kunci : Sovereign Wealth Funds, Indonesia Investment Authority

Actions (login required)

View Item