Hidayat, Taufik and Utama, Yos Johan and Leonard, Lapon Tukan (2022) PELAKSANAAN REHABILITASI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 042/G/2015/PTUN.SMG JUNCTO NOMOR 100/B/2016/PT.TUN.SBY). - 033 Acara 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text TAUFIK HIDAYAT - cover.pdf Download (805kB)
	Text TAUFIK HIDAYAT - abstrak.pdf Download (55kB)
	Text TAUFIK HIDAYAT - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text TAUFIK HIDAYAT - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text TAUFIK HIDAYAT - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text TAUFIK HIDAYAT - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text TAUFIK HIDAYAT - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Eksekusi putusan merupakan salah satu bagian dari proses peradilan yang harus tetap diartikan satu kesatuan. Tak jarang eksekusi putusan PTUN tidak dilaksanakan seperti seharusnya. Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya rehabilitasi sebagai salah satu hal yang dapat di eksekusi dengan pertimbangan pentingnya upaya ini karena menyangkut status sosial dari pihak penggugat dalam hal kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil untuk dikembalikan seperti semula. Dengan menjadikan Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY sebagai objek penelitian karena sudah berkekuatan hukum tetap dan mengandung amar rehabilitasi di putusannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, skema realisasi dari rehabilitasi yang dibebankan oleh pengadilan dalam putusan dibandingkan dengan skema menurut undang-undang peradilan tata usaha negara, kedua problematika yang dihadapi dalam realisasi rehabilitasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis penelitian studi kasus. Data yang dibutuhkan ialah data primer dan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara sehingga nantinya metode analisis yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian ini skema pelaksanaan rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang peradilan tata usaha negara karena terdapat force majeure pergantian kepemimpinan karena Wali Kota Siti Masitha tersandung kasus tindak pidana korupsi sehingga kepemimpinan beralih kepada Wakil Wali Kota Mohamad Nursholeh. Peralihan kepemimpinan kepada Mohamad Nursholeh dalam bentuk Pelaksana Tugas (PLT) sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan PTUN, tetapi dengan niat baik untuk menata kembali Pemerintahan Kota Tegal dan kepatuhan terhadap putusan PTUN maka Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuannya. Proses panjang tersebut menghadapi beberapa problematika seperti ketidak telitian dari PTUN Semarang dalam hal pengiriman salinan putusan inkracht yang mengandung rehabilitasi, sukarnya eksekusi putusan, pergantian Wali Kota Tegal, dan tidak ada mekanisme pengembalian harkat dan martabat.
Kata kunci: Rehabilitasi, Eksekusi Putusan, Kepegawaian.

Actions (login required)

View Item