UMMAH, ANNISA SYIFA UL and Rozah, Umi and Sutanti, Rahmi Dwi (2022) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA - 027 PDN 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Annisa Syifa Ul Ummah_cover.pdf Download (419kB)
	Text Annisa Syifa Ul Ummah_abstrak.pdf Download (88kB)
	Text Annisa Syifa Ul Ummah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Annisa Syifa Ul Ummah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Annisa Syifa Ul Ummah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (937kB)
	Text Annisa Syifa Ul Ummah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text Annisa Syifa Ul Ummah_dapus.pdf Download (76kB)

Abstract

Perbarengan tindak pidana (concursus) antara tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam implementasi hukumnya masih membingungkan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga masih ada perbedaan dalam penerapan teori perbarengan tindak pidana terhadap kedua kejahatan tersebut. Pada praktiknya ada hakim menerapkan perbarengan tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dikategorikan ke dalam perbuatan berlanjut (Delictum Continuatum / Voortgezettehandeling) dan ada yang menerapkan perbarengan perbuatan (concursus realis). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisa kedudukan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara teoritik dan menganalisa penerapan perbarengan tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berfokus pada gambaran, telaah, dan analisis atas ketentuan hukum yang berlaku, dengan teori-teori hukum dan praktik permasalahan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan di atas hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan.
Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pandangan teoritik mengenai kedudukan perbarengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime sehingga antara keduanya memiliki hubungan dalam mencapai suatu perbuatan pidana. Penerapan konsep perbarengan tindak pidana (concursus) dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menurut teori perbarengan tindak pidana (concursus) khususnya teori perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan berlanjut karena tidak selaras dengan ketiga syarat terjadi suatu perbuatan berlanjut, melainkan lebih tepatnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai perbarengan perbuatan (concurusus realis). Selanjutnya, dalam penerapan perbarengan tindak pidana antara tindak pidana korupsi dalam beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan perbarengan tindak pidana antara tindak pidana korupsi
dan tindak pidana pencucian uang dalam beberapa Putusan Pengadilan, yaitu Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7 / Pid. Sus – TPK/ 2015 / PN Dps mengkategorikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut dikarenakan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan dalam penyembunyian hasil Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai hubungan satu dengan yang lain, niat yang dilakukan pelaku berasal dari niat atau kehendak, yaitu kepentingan terdakwa sendiri, dilakukan secara berulang-ulang dan selang waktu yang tidak terlalu lama dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berbeda dengan Putusan Nomor 4 / Pid. Sus – TPK/ 2021 / PN. Jkt Pst dan Putusan Nomor 69 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN. Bdg dalam praktiknya menggunakan teori perbarengan perbuatan (concursus realis) Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam kedua perkara a quo tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai perbarengan perbuatan (concursus realis). Kedua Putusan tersebut sudah sejalan dengan rumusan Pasal 69 UU TPPU bahwa tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian dalam kedua putusan a quo telah sesuai dengan teori tindak pidana pencucian uang dapat berdirisendiri atau money laundering as as a separe criminal offense atau independent crime. Apabila dikaitkan dengan teori perbuatan berlanjut antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang timbul karena satu kehendak dan kedua tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang sejenis. Hal ini selaras dengan dibuktikan dengan teori tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa walaupun adanya tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada tindak pidana asalnya tetapi antara kedua kejahatan tersebut dapat kriteriakan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga teori ini memberi pemahaman apabila seseorang melakukan tindak pidana asal dan ia melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai lanjutan, maka pelaku “ dihitung “ telah melakukan dua kejahatan sekaligus dengan dua keinginan. Namun, penerapan perbarengan tindak pidana kategori perbuatan berlanjut dapat diterapkan sesuai dengan kasusnya.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Perbarengan Tindak Pidana (concursus)

Actions (login required)

View Item