Gulo, Cornelius Dikae Zolohefona Gulo and Pujiyono, Pujiyono and Astuti, A.M. Endah Sri (2022) IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENJATUHAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI. - 028 PDN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Cornelius D.Z. Gulo-cover.pdf Download (345kB)
	Text Cornelius D.Z. Gulo-abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Cornelius D.Z. Gulo-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text Cornelius D.Z. Gulo-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
	Text Cornelius D.Z. Gulo-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (756kB)
	Text Cornelius D.Z. Gulo-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Cornelius D.Z. Gulo-dapus.pdf Download (151kB)

Abstract

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadirnya PERMA ini merupakan bentuk reaksi dari; Pertama, tujuan dan pedoman pemidanaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kedua, merumuskan suatu tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP merupakan upaya untuk memberikan suatu bentuk pegangan atau petunjuk hakim dalam penjatuhan suatu putusan agar tidak terjadi disparitas khususnya dalam tindak pidana kourpsi.
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, mengingat dan melihat permasalahan dalam penelitian ini ditekankan pada Impelementasi PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi dengan metode normatif walau hanya secara general saja.
Dari hasil penelitian, penulis menyatakan bahwa pedoman pemidanaan ini merupakan suatu terobosan terbaru oleh mahkamah agung dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi, karena pada kenyataannya putusan tindak pidana korupsi sering kali dinilai tidak memenuhi rasa keadilan sebab adanya disparitas putusan hal ini yang menjadi persoalan tersendiri perlunya pedoman pemidanaan sebagai guidance atau petunjuk hakim dalam memutus suatu perkara.
Setelah penulis melakukan riset dan mengambil sampel pada putusan di pengadilan negeri semarang justru ada beberapa yang bertolak belakang dari ketentuan yang ada di dalam PERMA No.1 Tahun 2020, penulis menyarankan untuk seyogyanya PERMA ini diterapkan sesuai dengan ketentuan agar tidak timbul disparitas putusan.
Kata Kunci: Pedoman Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Implementasi, Disparitas

Actions (login required)

View Item