Pratika, Anisa Cindy and Diamantina, Amalia and Ramadhan, Diastama Anggita (2022) PELAKSANAAN WEWENANG BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA. _059 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text ANISA CINDY PRATIKA_cover.pdf Download (783kB)
	Text ANISA CINDY PRATIKA_abstrak.pdf Download (293kB)
	Text ANISA CINDY PRATIKA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text ANISA CINDY PRATIKA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text ANISA CINDY PRATIKA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text ANISA CINDY PRATIKA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text ANISA CINDY PRATIKA_dapus.pdf Download (419kB)

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada di Indonesia, dalam pelaksanaannya, terjadi banyak pelanggaran, Bawaslu mencatat ada sekitar 3.814 dugaan pelanggaran Pilkada (Hendru, 2021). Pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang banyak terjadi. Berdasarkan Pasal 135A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, yang mengatur kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran TSM. Penelitian ini membahas mengenai unsur dan konsep suatu Pilkada dapat diputuskan sebagai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Bawaslu dan implikasi dari putusan Bawaslu yang menyatakan suatu penyelenggaraan Pilkada merupakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) terhadap pelaksanaan Pilkada.
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan tentang Pilkada, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, putusan – putusan, serta makalah, dan bahan hukum tersier berupa KBBI dan Kamus Hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang – undangan, putusan Bawaslu serta artikel ilmiah yang serupa dengan penelitian ini. Dan hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Beban pembuktian setiap unsur dalam Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ini harus dibuktikan secara kumulatif. Hal ini menjadi sulit ketika Undang – Undang Pilkada tidak memberikan uraian unsur Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif secara rinci. Uraian mengenai objek berupa Politik Uang pun tidak diberikan Batasan yang jelas antara Tindak pidana dengan pelanggaran administrasi sehingga sulit dibuktikan pula karena keterbatasan jangka waktu 14 hari. Implikasi dari putusan Bawaslu Provinsi ini akan memiliki kekuatan hukum apabila ditindaklanjuti oleh KPU yang berwenang. Namun apabila KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi, putusan pelanggaran ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat memenuhi electoral justice dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada.
Kata Kunci : Pilkada, Pelanggaran Administrasi, TSM, Bawaslu Provinsi

Actions (login required)

View Item