PERMATASARI, NILA and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG MENURUT UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ PN.SMG.) - 001 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah yang berperan menyidik segala Tindak Pidana Peneyelundupan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tindak pidana penyelundupan barang dan Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana penyelundupan barang. Dengan adanya penegakan hukum ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan Upaya Preventif dan Represif serta
Faktor Pendorong dan Penghampat di dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan
mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Peraturan hukum
perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyelundupan barang yaitu terdapat pada Undang- Undang No.17 tahun 2006 Juncto No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang tanpa Cukai.
2) Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh PPNS Bea dan Cukai telah dilakukan secara maksimal baik dalam upaya penegakan secara represif maupun preventif nya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai didalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan barang.
Kata kunci: Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan Barang, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:45
Last Modified:	30 Oct 2023 08:45
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9132

Actions (login required)

View Item