Search for collections on Undip Repository

“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN NON PENAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN GENG MOTOR DI KOTA SEMARANG”. - 024 PDN 2021

FREDDY, FREDDY and Rochaeti, Nur and Astuti, A.M Endah Sri (2021) “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN NON PENAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN GENG MOTOR DI KOTA SEMARANG”. - 024 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselenggarakan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perkembangannya menggunakan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian
perkara pidana bagi anak bermasalah dengan hukum. Upaya menghindari dampak negatif selama proses peradilan anak menempatkan ototritas kewenangan aparat penegak hukum. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan mengenai kebijakan
hukum pidana bagi anak selaku pelaku kejahatan geng motor di Kota Semarang berdasarkan Putusan Nomor No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg dengan pendekatan penal dan Laporan Kepolisian LP/B/3/I/2021/JATENG/RES TBS SMG/SEK SMG TGH, TGL. 8 JANUARI 2021 dengan pendekatan non penal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana bagi anak berhadapan dengan hukum saat ini dan pelaksanaan Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dengan pendekatan non penal bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan geng motor di Kota Semarang. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan studi kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaturan kebijakan hukum pidana bagi anak berhadapan hukum berdasarkan instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, Undang-Undang SPPA lebih mengakomodir mengenai pengaturan kebijakan hukum pidana bagi anak dengan penerapan keadilan restoratif. Pengaturan dalam Undang-Undang SPPA sebagai pendekatan non penal bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan geng motor di Kota Semarang dilakukan upaya penanggulangan secara non penal melalui diversi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam tahap penyidikan berdasarkan kewenangan Kepolisian yakni Resmob Kota Semarang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakan diversi, dan tahap pengadilan yakni kebijakan hakim untuk mengutamakan alternatif penyelesaian dengan cara perdamaian.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Pendekatan Non Penal, Anak Pelaku Kejahatan Geng Motor

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 05 Sep 2024 07:52
Last Modified: 05 Sep 2024 07:52
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9075

Actions (login required)

View Item View Item