AULIA, ALFIDA and Silviana, Ana and Prasetyo, Agung Basuki (2022) IMPLEMENTASI SURAT TANDA BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS SETELAH DIUNDANGKANNYA PASAL 111 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN RI NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KABUPATEN SEMARANG. -076 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris pada pendaftaran tanah di Indonesia sebelumnya mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal tersebut dicabut karena mengandung diskriminasi ras. Pemerintah mengundangkan Pasal 111 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 sebagai pembaruan pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris yang sudah tidak melihat WNI pada golongan keturunan. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris setelah diundangkannya Pasal 111 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Semarang. Selain itu, Problematika hukum yang terjadi didalam implementasi Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan ialah yurisdis empiris dengan menganalisis bahan-bahan hukum sebagai Das Sollen di hubungkan dengan data yang diperoleh di realitas sosial sebagai Das Sen. Hasil penelitian di Kabupaten Semarang, bahwa Kantor Pertanahan belum mengimplementasikan Pasal 111 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN RI Nomor 16 Tahun 2021. Akibatnya, Lurah/Kepala Desa, Notaris di Kabupaten Semarang dan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai instansi yang berwenang membuat Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris belum secara merata mengimplementasi peraturan. Problematika hukum yang terjadi dari perspektif teknis berupa biaya, dan waktu pembuatan diperkirakan Ahli Waris lebih memilih untuk membuat Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris di Lurah/Kepala Desa dan Camat. Sehingga, probolematika hukum dari perspektif kekuatan pembuktian hukum yaitu apabila terjadi permasalahan dimasa depan surat yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat adalah surat yang dibuat oleh ahli waris dibawah tangan. Kesimpulan implementasi Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris setelah diundangkannya peraturan di Kabupaten Semarang belum berjalan efektif.

Kata kunci : Impelementasi, Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Warga Negara Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	05 Sep 2024 04:01
Last Modified:	05 Sep 2024 04:01
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9041

Actions (login required)

View Item