Jihan, Clarisa Aurellie and Yunanto, Yunanto and Aminah, Aminah (2022) PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MELALUI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK. -081 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pengangkatan anak merupakan cara atau alternatif bagi suami istri yang belum dikarunia anak dan juga banyak ditemukan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sehingga pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak, yakni dengan melakukan pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dengan
peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi adanya pengangkatan anak secara illegal di wilayah Kota Semarang, serta menjelaskan akibat hukum mengenai pengangkatan anak. Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptis analisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan dari wawancara melalui penelitian lapangan dan juga menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian melalui studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak dimulai dari
permohonan calon orangtua angkat (COTA) melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota terlebih dahulu untuk mendapatkan surat keputusan izin pengangkatan anak dari dinas sosial Provinsi, selanjutnya COTA melakukan permohonan ke Pengadilan
Negeri ataupun Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan atau putusan dari Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi calon anak yang ingin
diangkat. Maka dengan adanya peraturan tersebut bisa melindungi anak-anak terutama anak angkat. Namun ada yang disesalkan, meskipun sudah ada peraturan mengenai pengangkatan anak dan sudah jelas mengenai prosedur pengangkatan anak masih sering ditemukan pengangkatan anak secara illegal, sehingga diperlukan perbaikan aturan mengenai sanksi supaya tidak ada lagi pengangkatan anak secara illegal. Selanjunya mengenai akibat hukum yang melalui dinas sosial dan tanpa melalui dinas sosial itu berbeda, karena pengangkatan anak melalui dinas sosial terlebih dahulu untuk melakukan permohonan sudah pasti bersifat legal dan bisa melakukan permohonan di pengadilan, sedangkan jika tidak melalui dinas sosial terlebih dahulu bisa dikatakan bersifat illegal karna sudah pasti tidak melakukan permohonan ke pengadilan, karena tidak ada surat izin pengangkatan
anak dari dinas sosial Provinsi.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Prosedur, Pengangkatan Anak, Akibat hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:31
Last Modified:	30 Oct 2023 08:31
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9033

Actions (login required)

View Item