Jihan, Clarisa Aurellie and Yunanto, Yunanto and Aminah, Aminah (2022) PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MELALUI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK. _081 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - abstrak.pdf Download (233kB)
	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)
	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB)
	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text CLARISA AURELLIE JIHAN - dapus.pdf Download (415kB)

Abstract

Pengangkatan anak merupakan cara atau alternatif bagi suami istri yang belum dikaruniai anak dan juga banyak ditemukan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sehingga pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak, yakni dengan melakukan pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi adanya pengangkatan anak secara illegal di wilayah Kota Semarang, serta menjelaskan akibat hukum mengenai pengangkatan anak. Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptis analisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan dari wawancara melalui penelitian lapangan dan juga menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian melalui studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak dimulai dari permohonan calon orangtua angkat (COTA) melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota terlebih dahulu untuk mendapatkan surat keputusan izin pengangkatan anak dari dinas sosial Provinsi, selanjutnya COTA melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan atau putusan dari Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi calon anak yang ingin diangkat. Maka dengan adanya peraturan tersebut bisa melindungi anak-anak terutama anak angkat. Namun ada yang disesalkan, meskipun sudah ada peraturan mengenai pengangkatan anak dan sudah jelas mengenai prosedur pengangkatan anak masih sering ditemukan pengangkatan anak secara illegal, sehingga diperlukan perbaikan aturan mengenai sanksi supaya tidak ada lagi pengangkatan anak secara illegal. Selanjutnya mengenai akibat hukum yang melalui dinas sosial dan tanpa melalui dinas sosial itu berbeda, karena pengangkatan anak melalui dinas sosial terlebih dahulu untuk melakukan permohonan sudah pasti bersifat legal dan bisa melakukan permohonan di pengadilan, sedangkan jika tidak melalui dinas sosial terlebih dahulu bisa dikatakan bersifat illegal karena sudah pasti tidak melakukan permohonan ke pengadilan, karena tidak ada surat izin pengangkatan anak dari dinas sosial Provinsi.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Prosedur, Pengangkatan Anak, Akibat hukum.

Actions (login required)

View Item