Bagas H, Marselinus Chubby and Sonhaji, Sonhaji and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2021) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI MASA PANDEMI UNTUK MENEKAN PENYEBARAN COVID-19. _031 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Marselinus Chubby Bagas H_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_ABSTRAK.pdf Download (44kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text Marselinus Chubby Bagas H_DAFPUS.pdf Download (123kB)

Abstract

Salah satu penyebab angka kasus terpapar Covid-19 yang masih belum stabil di Kota Semarang adalah lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh Satpol PP Kota Semarang sebagai penegak hukum dan kurangnya partisipasi Pedagang Kaki Lima serta masyarakat sebagai konsumen. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan peraturan Pemerintah Kota Semarang untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Selain itu Kewenangan Satpol PP Kota Semarang turut menjadi faktor penting dimana menjadi pelaksana penegakan hukum untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota semarang di masa Pandemi. Kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang didelegasikan kepada Satpol PP memberikan tanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah. Oleh karena itu dianggap penting bagaimana suatu efektifitas pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menekan penyebaran Covid 19. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai apa urgensi partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 dan bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Semarang terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid 19 serta bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Semarang terkait Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19.
Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung yang ada di lapangan melalui wawancara serta pengamatan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai urgensi partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Semarang terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 dan efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Semarang terkait Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19.
Kata Kunci : Penertiban Pedagang Kaki LIma, Partisipasi Masyarakat Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, Efektifitas Pelaksanaan Hukum

Actions (login required)

View Item